Jabat Sekretaris Komisi, Mikdar Usung Beberapa Konsep dan Program

WARTAPOST.ID, Bandar Lampung — Mendapat amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, merupakan suatu tantangan yang mesti dijalankan sesuai tupokasi dan kewenangan. Hal tersebut, menjadi konsep utama dalam merealisasikan sejumlah program yang ada di pemerintah pusat, dan Provinsi Lampung tanpa ada jarak, hingga terasa sampai ke masyarakat.

Sosok politisi Gerindra Lampung, Mikdar Ilyas tidak lah asing di kalangan masyarakat Dapil VI meliputi, Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang khususnya, dan Provinsi Lampung pada umumnya. Tentu, ketenaran beliau tidak serta merta datang begitu saja. Melainkan, pola pendekatan dengan masyarakatlah yang menjadikan Mikdar Ilyas sangat diharapkan oleh masyarakat Lampung. Sehingga, untuk kedua kalinya, kembali dipercaya masyarakat duduk di DPRD Provinsi, periode 2019 – 2024.

“Jabatan ini adalah amanah, jadi ketika masyarakat Lampung memberikan amanah kepada saya. Tentu, wajib hukum nya untuk menjalankan amanah itu secara baik, tanpa ada pengkotak – kotakan disemua lini,” kata Mikdar, dikantornya. Senin (25/11/2019).

Konsisten dan sikap yang merakyat tersebut, membuat partai besutan Prabowo Subianto itu, melirik Mikdar untuk menduduki jabatan strategis di legislatif yaitu Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung. Namun, hal tersebut tidaklah membuat dirinya berpuas dan bangga akan jabatan yang diberikan.

“Kiyai Gun, selaku Ketua DPD Gerindra Lampung memberikan amanah kepada saya bukan tanpa alasan. Tentu, banyak pertimbangan. Nah, amanah ini harus saya jaga, jangan sampai terlena,” tegasnya.

Oleh karena itu secara konsep, dirinya telah menyiapkan sejumlah program prioritas. Diantaranya. Pertama, pihaknya bersama teman – teman Komisi 1 akan melakukan pemantauan secara khusus terhadap anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk melangkah masuk ke ranah tersebut, dirinya akan terlebih dahulu mengkosultasikan ke Ke-Kementrian terkait.

“Ini sangat penting, agar realisasi anggaran yang dikucurkan oleh pusat tidak tumpang tindih. Dan yang tidak kalah penting, upaya kami ini berdasarkan laporan keluhan masyarakat yang penggunaan anggarannya tidak sesuai harapan, baik pengerjaan fisik maupun cara pelaporannya,” kata Mikdar.

Kedua, Komisi 1 akan berupaya melakukan koordinasi secara intens dengan sejumlah pihak, khususnya pemuka agama, kepala daerah di 15 kabupaten/kota, aparat kepolisian dan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi pentingnya hidup rukun dan damai dalam satu kesatuan merujuk Bhineka Tunggal Ika.

Upaya tersebut, tentu merujuk pada data Kesbangpol yang diterima bahwa Provinsi Lampung masuk dalam urutan kedua nasional, diantaranya tentang rawan dan isu teroris. Selanjutnya, berkaitan dengan Narkoba, dan laporan yang diterima Lampung cukup parah. Kemudian, persoalan Begal.

“Nah, ini menjadi prioritas dari Komisi 1. Bagaimana, kedepan OPD yang membidangi persoalan yang dimaksud bisa bersama-sama mencarikan solusi. Sehingga, Lampung tidak termasuk dalam daftar – daftar yang kurang bagus. Kalaupun mendapat peringkat, harusnya peringkat yang positif bukan negatif,” tegasnya.

Ketiga, memaksimalkan sejumla Perda yang sudah dibuat, khususnya Perda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. “Ini kita akan menggerakan stek holder terkait, agar mengawasi sejumlah persoalan dilapangan. Misalnya, memfungsikan Satpol PP untuk benar – benar terjun kelapangan memantau perusahaaan yang bermain curang. Diantaranya pengerukan pasir secara ilegal,” tegasnya.

Selain itu, dirinya mengaku konsep dan sejumlah program yang akan dilakukan merupakan upaya dari legislatif mendorong sekaligus mensuport target dan harapan Gubernur Lampung, yang menginginkan provinsi yang berjargon Sai Bumi Ruwa Jurai bisa berjaya di seluruh bidang.

“Kita melakukan ini, tidak lain adalah mendorong dan mensuport apa yang tertuang dalam visi misi Gubernur Lampung Pak Arinal Djunaidi,” tegas Mikdar.

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *