Mikdar, Sosialisasi Perda Penting Bagi Masyarakat Lampung

WARTAPOST.ID, Mesuji — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas tegaskan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) sangatlah penting disampaikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, hingga ke pelosok daerah. Sebab, Perda dibuat guna memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan menopang kemajuan provinsi yang berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Ya, saya selaku wakil rakyat, wajib menyampaikan dan mensosialisasikan Perda yang ada. Karena, Sosperda sangat bermanafaat bagi masyarakat Lampung. Perda – perda yang sudah dibuat, wajib diketahui oleh masyarakat,” kata Sekretatis Komisi 1 DPRD Lampung itu, saat berada bersama masyarakat Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Sabtu (25/1/2019).

Mikdar pun menuturkan, Perda yang menjadi pembahasan menarik saat diskusi bersama masyarakat setempat yaitu Perda Narkoba. Sebab, tidak bisa dipungkiri lampung sangat marak peredaaran narkoba. Atas dasar itu, pihaknya bersama unsur perwakilan dari Kemenkumham Provinsi menyampaikan dampak perbuatan hukum yang terjadi ketika menjadi pemakai, pengedar.

“Ini kita sampaikan kepada masyarakat tadi, minimal langkah yang harus dilakukan. Terlebih, Sosperda tadi didampingi teman – teman dari Kemenkumham Lampung, dan alhamdulillah respon masyarakt sangat antusias,” ujarnya.

Selanjutnya, Politisi Gerindra Lampung itu mengatakan dalam penyampaiannya, teman – teman dari Kemenkumham Lampung tentang bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, apabila ada yang terkena kasus hukum.

“Nah, dari Kemenkumham tadi. Jelas menyampaikan terkait organissasi bantuan hukum bagi masyarakt yang tidak mampu. Baik mereka sebagai pemakai dan pengeder dan kejebak. Ini menjadi menarik, karena hampir mayoritas masyarakat belum mengetahuinya,” tegas Mikdar.

Mengenai hal tersebut, lanjut Mikdar. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu – ragu menyampaikan kepada organisasi bantuan hukum yang sudah di sediakan oleh Kemenkumham di daerah, yang memang siap menerima dan memproses laporan tersebut 24 jam. Seperti, di dapil VI meliputi Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat baru tersedia perwakilan bantuan hukum di Tulang Bawang.

“Dan ingat, bantuan hukum yang diberikan bersifat menyeluruh, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Tapi, perlu dicatat juga bahwa bantuan diberikan bagi masyarakat tidak mampu,” kata dia.

Proses bantuan yang diberikan, kata Mikdar. Bersifat menyeluruh, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga kasasi. “Semua biaya ditanggung oleh Pemerintah, karena pemerintah hadir untuk masyarakat. Khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dan jelas, ketika pengertian Sosperda disampaikan kepada masyarakat. Maka, akan berdampak kepada keamanan dan meningkatnya perekomian kita,” ujarnya.

Bahkan, tambah Mikdar. Pekan depan, pihaknya berencana melakukan kunjungan ke Kemenkumham Lampung, untuk mengkomunikasikan tentang persoalan pembentukan organisasi bantuan hukum disejumlah daerah. Sehingg, akses masyarakat bisa lebih dekat.

“Ini sudah kita jadwalkan, paling tidak pekan depan kita sudah komunikasikan dan musyawarah bersama teman – teman Kemenkumham Lampung. Untuk sesegera mungkin membentuk organisasi didaerah,” tegasnya

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *