Paripurna, Angka Covid-19 di Lampung Terus Bertambah – Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Segera Disahkan

WARTAPOST.ID, Bandar Lampung — Untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemprov Lampung bersama DPRD, merancang rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019. Oleh karena itu, acuan segera dijadikan Peraturan daerah (Perda) adaptasi kebiasaan baru itu mendesak karena angka Covid-19 di Lampung terus bertambah.

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay menegaskan DPRD bersama teman – teman anggota berencana, pada tanggal 2 November 2020, akan memparipurnakan tentang Raperda Adaptasi kebiasaan baru yang merupakan usulan dari Pemprov Lampung.

“Perda usulan pemprov itu untuk mendukung Peraturan Gubernur Lampung nomor 45 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru,” kata Mingrum, usai rapat paripurna pembicaraan tingkat II atas penetapan persetujuan terhadap 2 (dua) Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dan 5 (Lima) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung. Selasa (27/10/2020).

Sebab, kata Mingrum. Keselamatan manusia itu diutamakan, sehingga kegiatan atau pun aktivitas dimana saja harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Perda adaptasi kebiasaan baru ini punya konsekuensi, ada sanksi. Sehingga aparatur TNI-Polri, Pol PP maupun perangkat pemerintahan hingga tingkatan kampung itu diberikan kewenangan. Sehingga bisa melakukan isolatif ataupun mengendalikan penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung,” kata Sekretaris PDIP Lampung itu.

Disamping itu, pihaknya juga melihat dan memantau kondisi kekinian mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Bandara hingga stasiun kereta api Tanjung Karang. Pada prinsipnya proses roda  perekonomian tetap jalan dengan mengutamakn kesehatan dan keselamatan warga dan masyarakat jadi prioritas.

“Untuk sanksinya nanti kita lihat. Ini nanti kan lagi digodok, mau dibahas. Ada sanksi-sanksi administratif maupun denda lainnya akan kita lihat. Yang pasti perda ini juga enggak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya,” tegas Mingrum.

Selain itu juga bagi penyelenggara pilkada, lanjut Mingrum pihaknya juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Apapun alasan dan bentuknya, Pesta demokrasi rakyat pada 9 Desember 2020 ini juga harus tetap memperhatikan. Kalau ndak (enggak,red) KPU dan Bawaslu bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemilu ini. Jadi siapapun dalam hal ini baik pemerintahan protokol kesehatan ini tidak ada tawar-menawar,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua III DPRD Lampung Raden Ismail mengatakan Pandemi Covid-19 ini sudah mendunia, ini menjadi perhatian kalangan dunia medis dan kalangan ilmuan bagaimana mempersempit pandemi covid itu. Maka Raperda Adaptasi kebiasaan baru itu juga merupakan cara untuk mengatur pola gerak dan tingkah laku masyarakat di era new normal ini.

“Yakni dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yakni dengan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun),” kata Raden Ismail.

Menurutnya, aturan ini dibuat untuk mengatur tata kelola kehidupan masyarakat. “Outputnya adalah kita bisa menekan angka Covid-19. Oleh karena itu raperda ini akan dibahas dan mudah-mudahan di minggu ketiga bulan November sudah disahkan,” kata Politisi Partai Demokrat Lampung itu.

Tujuan adanya perda itu, Pertama untuk menggugah masyarakat untuk hidup sehat. Akan tetapi juga ada funisment atau sanksi. Sanksi yang diterapkan, berupa sanksi administrasi maupun hukuman. “Semua ini juga masih akan dibahas, karena maksudnya yang diberikan denda besar jika menggelar pertemuan-pertemuan jumlah besar. Kami buat aturan ini tidak akan memberatkan masyarakat itu sendiri, denda atau hukuman untuk menyadarkan bukan memberatkan. Kecuali pertemuan-pertemuan besar itu ketetapan berupa denda. Jadi raperda ini lebh cepat, lebih baik, karena ini kondisinya mendesak,” tegasnya.

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *