Ketua Komisi V DPRD Lampung Minta Masyarakat Patuhi Perda AKB Covid -19

WARTAPOST.ID, Bandar Lampung — Sejumlah pedagang dan arena bermain anak – anak, kembali berkeliaran di lingkungan dalam PKOR Wayhalim Bandar Lampung. Hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Edaran Sterilisasi dari Gubernur Lampung, dan Perda No 3 tahun 2020, tentang kebiasaan baru, diantaranya tidak ada keramaian dan kerumunan, sebatas aturan belaka.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan meminta kepada semua pihak dan lapisan masyarakat untuk taat dan patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Adab Kebiasaan Baru (AKB) yang sudah disahkan DPRD bersama eksekutif. Tentu, tujuannya adalah menutup mata rantai penyebaran Covid – 19 yang sedang mewabah di Indonesia khususnya.

“Ini bukan persoalan dicabut atau belumnya edaran Gubernur tentang steriliasai wilayah PKOR. Tapi, lebih kepada Perda AKB yang sudah di sahkan. Nah, saya minta masyarakat bisa taat aturan,” kata Yanuar. Senin (25/1/2021).

Dalam perda tersebut, lanjut politisi PDIP Lampung itu. Jelas mengatur tentang larangan – larangan, diantaranya tidak diperbolehkan ada keramaian atau kerumunan.

“Nah, Perda no 3 tahun 2020, tentang adab kebiasan baru jelas. Jadi, saya minta patuhilah. Agar wabah covid – 19 ini bisa dapat di minimalisir,” tegasnya.

Sementara, Kasat Pol PP Lampung Zulkarnain mengatakan keseluruhan pengelolaan di lingkungan PKOR Wayhalim sudah menjadi kewenangan penuh UPTD terkait, mulai dari surat keluar masuk, ijin dan kebijakan.

“Yang punya kebijakan UPTD, semua sudah diserahkan kesana. Jadi, soal siapa yang dijinkan dan keluar soal pedagang dan sebagainya saya gak tahu lagi. Karena, data sama mereka sekarang,” kata Zulkarnain, saat di konfirmasi

Lebih lanjut, Bang Zul sapaan akrabnya mengaku, seyogyanya siapa pun yang akan masuk dan keluar ke lingkungan PKOR harus mengisi formulir.

“Biasanya, entah dia pedagang atau siapa harus ngisi formulir dulu,” ujarnya.

Saat ini, kata Bang Zul. Pihaknya, hanya memiliki kewenangan soal keamanan, artinya pihak Pol PP tidak lagi mengurusi pedagang dan lain sebagainya.

“Kalo mengenai keamanan, tanggung jawab kami. Misalnya, laporan masyarakat soal keamanan, kami siap. Dan prinsipnya, kami dari kesatuan dengan sistem sip – sip, personil kami selalu stanbay menjaga keamanan di PKOR,” tegasnya.

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *