Komisi II DPRD Lampung Soroti Kelangkaan Pupuk Hingga Minta Mafia Pengecer Ditindak

WARTAPOST.ID, Bandar Lampung — Kelangakaan Pupuk yang dirasakanan para petani di Lampung di musim tanam 2021, menjadi sorotan serius dari Komisi II DPRD Lampung, dan memnita aparat penegak hukum dan dinas terkait menindak tegas mafia pengecer.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan, bahwa dari Laporan hearing terkait dengan kelangkaan pupuk, ini adanya keterlambatan dari pupuk subsidi maupun non subsidi. “Hal itu sudah diakui dari pihak dinas ketahanan pangan dan dari pihak Petrokimia (pupuk),” kata dia.

Selain itu juga yang tercover saat ini baru 37 ribu yang tergabung dalam KPB sementara peani di Lampung ini jumlahnya jutaan. Sementara yang menjadi masalah terungkap dalam hearing adanya mafia dalam tingkatan distributor maupun pengecer. “Maka kita meminta kepada dinas dan Pusri (Petrokimia) untuk menindak tegas memberhentikan. Karena ini peyakit,” kata dia.

Pihaknya juga mendorong kepada fraksi selain NasDem agar ikut memantau pansus terkait harga di pasaran soal pertanian ini. Baik berupa pupuk, hasil pertanian dan kontek harga.

Menyikapi pupuk langka itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Provinsi Lampung Kusnardi mengatakan, memang untuk Lampung kuota pupuk memang terbatas ditambah juga dengan aturan yang baru harus menggunakan E-KTP untuk menebus pupuk subsidi.

Kusnardi mengungkapkan, untuk ketersediaan pupuk subsidi tahun 2021 di Lampung 543.707 ton. Saat ini menurutnya telah menggunakan Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dimana e-RDKK datanya telah digabung dengan KPB. “Jadi cuma petani pemilik itu saja yang bisa menebus pupuk subsidi sesuai kuotanya yang telah diusulkan di e-RDKK,” terangnya

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *