Mingrum Gumay, Gelar Sosperda AKB di Kecamatan Kali Rejo Lampung Tengah

WARTAPOST.ID, Lampung Tengah — Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, menggelar sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19 di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 1 – 3 April 2021.

Dalam sambutannya, Sekretaris DPD PDIP Lampung itu menghimbau dan mengingatkan masyarakat ditengah pandemi covid 19, agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam keseharian guna  pencegahan penularan covid 19 yang saat ini.

“Covid – 19 ini merupakan wabah penyakit yang mendunia, jadi bukan hanya Lampung saja yang terdampak, melainkan seluruh dunia. Oleh karena itu, saya minta masyarakat agar dapat mematuhi Protokol sesuai yang tertuang dalam perda AKB,” kata Mingrum.

Lebih lanjut, Mingrum memaparkan bahwa DPRD Provinsi Lampung saat ini sudah memiliki Perda nomor 3 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam mencegah dan pengendalian Covid – 19. Tentu, guna memberikan payung hukum bagi pemerintah dalam menekan dan mengurangi penularan covid 19 di Provinsi Lampung.

“Dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat,” kata dia.

Artinya, kata Mingrum. Peran aktif masyarakat menjadi utama, yaitu dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk peningkatan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid 19 serta masyarakat dapat secara langsung mengatasi dan menghimbau agar lebih ketat menerapkan protokol kesehatan secara baik.

“Tentu, dibidang pengawasan. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah ikut bertangung jawab melakukan pengawasan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19,” ujarnya.

Bahkan, Dalam Perda nomor 3 tahun 2020, jelas diatur sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan covid 19. Sanksi pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersikan fasilitas umum, denda adminitratif, serta daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

“Dan sanksi bagi penanggung jawab kegiatan dan atau usaha sampai dengan sanksi penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin serta pencabutan izin dan sanksi administratif,” tegas Mingrum.

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *