Komisi I DPRD Lampung Bedah Konsep Desa Cerdas Berbasis Digital

WARTAPOST.ID, BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menggelar diksusi rutin bertema “Membedah Konsep Smart Village” yang merupakan salah satu dari 33 janji politik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalilm di Cafe Unsilent, Kota Bandarlampung, Senin (5/4/2021).

Turut dihadir dalam diskusi, Ketua Komisi I Yozi Rizal, Sekretaris Komisi I Mikdar Ilyas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, dan dimoderatori oleh Rismayanti Borthon.

Dalam pemaparannya, Kadis PMDT Zaidirina, menerangkan, bahwa program Smart Village merupakan salah satu misi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, untuk menciptakan tata kelola, hingga membangun ekonomi yang berbasis di wilayah perdesaan yang seimbang dengan perkotaan.

“Smart village atau desa cerdas berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing,” jelasnya.

Adapun ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

“Salah satu contohnya di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu. Dimana masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” kata dia.

Kedepan, pemerintah tinggal memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

“Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar disini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa,” paparnya.

Kata dia, konsep smart village yang paling penting adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti integrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

“Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi, jadi tidak bakalan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan agar semua desa mendaftar agar nanti kami (PMDT) bantu. PMDT juga saat ini masih melakukan pendataan agar mengetahui kondisi di desa,” urainya.

Ditempat yang sama, Yozi Rizal, Ketua Komisi I DPRD Lampung, menjelaskan, bahwa Komisi I DPRD ingin membantu gubernur meningkatkan pendapatan untuk Lampung melalui identitas wajib pajak lewat konsep smart village.

“Kita ingin semua desa bisa berbondong-bondong ikut program ini secara mandiri. Kami juga nantinya akan sosialisasikan smart village lewat kegiatan seperti reses. Saya yakin bila daerah maju, kita semua pastinya akan maju,” jelas Yozi Rizal.

Pihaknya juga memastikan, Komisi I DPRD Lampung akan melakukan kunjungan kerja ke desa-desa yang sudah melaksanakan desa cerdas berbasis digital. Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village. 

About the author: admin

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *