Wartapost.id – Ada yang perlu dijawab secara terbuka dari aktivitas perusahaan pertambangan yang disebut mengantongi izin untuk mengelola komoditas emas. Pertanyaannya sederhana, tetapi menyentuh aspek penting dalam tata kelola pertambangan: apakah seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan benar-benar sesuai dengan komoditas yang tercantum dalam izin?
Sorotan muncul setelah adanya dugaan bahwa perusahaan tidak hanya mengelola emas, tetapi juga diduga melakukan pengelolaan terhadap komoditas atau mineral lain di wilayah operasionalnya.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas pertambangan biasa. Ruang lingkup izin menjadi pertanyaan utama.
Sebab, izin pertambangan bukanlah cek kosong yang memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mengelola seluruh jenis mineral yang ditemukan di dalam wilayah konsesi. Setiap kegiatan seharusnya memiliki dasar hukum, dokumen teknis, serta kesesuaian dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
Di sinilah pemerintah dan instansi terkait perlu membuka dokumen dan memberikan penjelasan kepada publik.
Apa sebenarnya komoditas yang tercantum dalam izin perusahaan? Apakah mineral lain yang diduga dikelola tersebut termasuk mineral ikutan? Jika iya, bagaimana dasar pengelolaan dan pemanfaatannya? Dan jika bukan, atas dasar izin apa komoditas tersebut diduga turut dikelola?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila material yang diduga bukan emas itu kemudian tidak hanya ditemukan, tetapi juga dipisahkan, diolah, dimanfaatkan atau memiliki nilai ekonomi tersendiri.
Jangan sampai publik hanya mengetahui bahwa sebuah perusahaan memiliki izin pertambangan, sementara aktivitas sebenarnya di lapangan jauh lebih luas daripada komoditas yang tercantum dalam dokumen perizinan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap IUP, RKAB, dokumen teknis, rencana produksi, hingga realisasi kegiatan di lapangan menjadi penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang berjalan di luar koridor izin.
WARTAPOST.ID menegaskan, informasi ini masih merupakan dugaan yang membutuhkan verifikasi dan klarifikasi resmi. Tidak ada kesimpulan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran sebelum adanya pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun satu hal yang jelas: jika izin berbicara tentang emas, sementara aktivitas di lapangan diduga mengelola komoditas lain, maka publik berhak bertanya sebenarnya apa yang sedang dikelola, dan atas dasar izin yang mana?
