WARTAPOST.ID — Penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Teratai oleh jajaran Polres Pohuwato kembali memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan satu unit alat berat ekskavator merek Sany beserta operator, pengawas dan seorang pengawas yang berada di lokasi tersebut, pada 29 Juni 2026 kemarin.
Namun ironisnya, sosok yang diduga sebagai aktor utama di balik aktivitas PETI tersebut justru belum tersentuh proses hukum.
Nama Daeng Sandi kembali ramai diperbincangkan masyarakat. Ia disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memiliki peran penting dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan Desa Teratai. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan terkait pemeriksaan ataupun langkah hukum terhadap yang bersangkutan.
Situasi ini memunculkan dugaan liar di tengah masyarakat. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan keseriusan aparat dalam membongkar jaringan PETI hingga ke akar-akarnya.
“Setiap ada penertiban, yang diamankan hanya operator dan alat berat. Tapi yang diduga pemilik atau pengendali aktivitas selalu aman. Ini yang membuat masyarakat curiga,” ujar seorang warga kepada media ini.
Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. Aktivitas PETI di wilayah tersebut disebut sudah berlangsung cukup lama dan diduga melibatkan jaringan yang terorganisir. Mustahil rasanya kegiatan tambang ilegal menggunakan alat berat bisa berjalan tanpa adanya dukungan modal besar maupun koordinasi yang rapi di lapangan.
Publik pun mulai bertanya: apakah hukum benar-benar berjalan adil, atau ada pihak tertentu yang selama ini “dibekingi” sehingga selalu lolos dari jerat hukum?
Jika aparat hanya berhenti pada pengamanan operator dan alat berat, maka penindakan semacam ini dinilai hanya sebatas formalitas dan belum menyentuh aktor intelektual di balik aktivitas PETI.
Padahal, dampak dari pertambangan ilegal tidak bisa dianggap remeh. Selain merusak lingkungan dan mencemari aliran sungai, aktivitas PETI juga berpotensi memicu konflik sosial serta merugikan negara dari sisi pendapatan dan pengelolaan sumber daya alam.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas Polres Pohuwato untuk membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Transparansi penanganan kasus menjadi penting agar tidak menimbulkan opini bahwa ada pihak tertentu yang sengaja dilindungi.
Apabila benar Daeng Sandi memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI tersebut, maka aparat penegak hukum diminta berani membuka semuanya secara terang-benderang kepada publik.
Karena jika nama yang sama terus muncul dalam berbagai isu PETI namun tak pernah tersentuh hukum, publik tentu akan semakin sulit menepis anggapan bahwa ada “orang kuat” yang bermain di belakang layar.
Kini masyarakat hanya ingin melihat satu hal: apakah kasus PETI Desa Teratai akan benar-benar diusut sampai ke aktor utama, atau kembali berakhir tanpa kejelasan seperti kasus-kasus sebelumnya?
