WARTAPOST.ID – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato resmi melakukan penahanan terhadap Kepala DLH berinisial SM alias Mitro, Kamis (12/11/2026).
SM yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran yang mencakup belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), pengadaan suku cadang, pengangkatan sopir hingga biaya operasional DLH.
Sekitar pukul 09.12 Wita, SM mendatangi Kantor Kejari Pohuwato untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih delapan jam, sebelum akhirnya SM keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.10 Wita dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.
Tanpa memberikan pernyataan kepada awak media, mantan Kepala Dinas Satpol PP Pohuwato itu langsung dikawal sejumlah penyidik menuju mobil tahanan. Selanjutnya, SM dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato untuk menjalani masa penahanan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penahanan terhadap SM dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 12 November 2026. Penahanan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang tengah dilakukan Kejari Pohuwato untuk mengungkap dugaan penyimpangan anggaran di instansi tersebut.
Sebelum menetapkan dan menahan SM, penyidik Kejari Pohuwato telah memeriksa sejumlah pejabat DLH yang diduga mengetahui proses pengelolaan anggaran. Sedikitnya empat pejabat telah dimintai keterangan, yakni Kasubbag Keuangan, Bendahara Tahun Anggaran 2025, Ketua Pemeriksa Barang, serta salah satu kepala bidang.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tersebut diduga berkaitan dengan penelusuran alur penggunaan anggaran, mulai dari belanja BBM, pengadaan suku cadang kendaraan operasional, pengangkatan sopir hingga pembiayaan kegiatan operasional DLH. Namun, sejauh ini belum diketahui secara rinci keterkaitan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Pohuwato belum membeberkan secara terbuka konstruksi perkara, bentuk dugaan penyimpangan, maupun nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Publik kini menunggu penjelasan resmi kejaksaan mengenai perkembangan penyidikan serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum.(MD)



















