Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Hukum & KriminalParlemen

Dugaan Keterlibatan Oknum Aleg YL Pada PETI, BK DPRD dan Partai Diharapkan Bersikap

114
×

Dugaan Keterlibatan Oknum Aleg YL Pada PETI, BK DPRD dan Partai Diharapkan Bersikap

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

WARTAPOST.ID – Munculnya informasi mengenai dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai pemodal atau penyandang dana mulai memunculkan pertanyaan terhadap tanggung jawab partai politik yang mengusungnya.

 

Example 300x600

Dugaan tersebut mencuat berdasarkan informasi dan pengakuan dari seseorang yang menyebut adanya keterlibatan oknum anggota legislatif berinisial YL dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Dam dan Balayo, Kabupaten Pohuwato.

 

Terinformasi YL diduga tidak hanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal, tetapi ia disebut memperoleh bagian atau persentase dari hasil pekerjaan tambang di kedua lokasi yang diduga berkaitan dengannya.

 

Namun, munculnya informasi tersebut dinilai cukup menjadi alasan bagi partai politik untuk melakukan langkah klarifikasi dan pemeriksaan internal. Sebab, tanggung jawab partai tidak hanya sebatas mengusung kader hingga menduduki kursi legislatif, tetapi juga memastikan kadernya menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap hukum.

 

Partai pengusung didesak agar tidak bersikap pasif. Pengurus partai diharapkan segera meminta penjelasan kepada kader yang bersangkutan, menelusuri informasi yang berkembang, serta memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran terhadap AD/ART maupun aturan etik partai.

 

Langkah tersebut bukan berarti menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian. Sebaliknya, pemeriksaan internal justru diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus memberikan ruang kepada kader yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

 

Di sisi lain, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pohuwato juga diharapkan dapat mencermati informasi tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme pengaduan yang berlaku. Sementara aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan aktivitas PETI beserta pihak-pihak yang diduga berada di balik pembiayaan dan operasionalnya apabila ditemukan bukti awal yang relevan.

 

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana sikap partai politik terhadap informasi yang menyeret nama kadernya dalam dugaan aktivitas pertambangan ilegal. Apakah partai akan mengambil inisiatif melakukan klarifikasi, atau memilih menunggu sampai persoalan tersebut berkembang menjadi perkara hukum?

 

Sebab, pemberantasan PETI tidak cukup hanya menyasar operator dan pekerja lapangan. Jika benar terdapat pihak yang bertindak sebagai pemodal dan memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut, perannya juga harus ditelusuri tanpa memandang jabatan maupun kedudukan politiknya.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *