WARTAPOST.ID, POHUWATO – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pohuwato resmi dilantik, pada Senin 20 April 2026, yang dilaksanakan di taman pemuda, dengan komitmen kuat untuk menjadi suara dan perwakilan bagi kepentingan masyarakat, khususnya para penambang lokal yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian.
Kepada Media ini, Ketua KNPI Pohuwato yang baru terpilih, Fardiyanto Mohi menegaskan bahwa organisasi ini akan menjadi garda depan dalam memperjuangkan hak-hak penambang rakyat. Menurutnya, penambang lokal bukanlah musuh, melainkan bagian penting dari roda perekonomian daerah yang telah lama menggantungkan hidup dari sumber daya alam di tanah sendiri.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selama ini, banyak penambang kita yang bekerja dengan cara tradisional namun terkendala oleh berbagai aturan yang tidak jelas, serta kesulitan mendapatkan akses perizinan dan pasar yang legal,” ujar Ketua KNPI Pohuwato.
KNPI juga menyoroti pentingnya penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah yang saat ini sedang mempercepat proses perizinan agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan secara legal dan teratur.
Selain itu, KNPI Pohuwato juga menuntut agar semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan, bersikap adil dan tidak memihak. Mereka menolak adanya praktik yang merugikan penambang lokal, serta menuntut agar aparat penegak hukum bertindak netral dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya.
“Wasit harus berhenti menjadi pemain. Semua pihak harus memegang prinsip keadilan, baik dalam proses maupun hasil. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi melindungi kepentingan penambang lokal dan masyarakat umum,” tambahnya.
KNPI Pohuwato juga berjanji akan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar terbaik yang menguntungkan semua pihak, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
