WARTAPOST.ID – Dugaan adanya praktik setoran dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bulangita dan Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kembali menjadi sorotan publik. Informasi yang beredar menyebut aktivitas tambang ilegal diduga tetap berjalan karena adanya praktik yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan PETI di Pohuwato bukan lagi sekadar pelanggaran izin pertambangan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius yang berpotensi melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan menghambat penegakan hukum.
Publik kini mempertanyakan mengapa aktivitas PETI di Bulangita dan Teratai kerap kembali beroperasi meski telah beberapa kali dilakukan penindakan dan penyitaan alat berat oleh Polres Pohuwato. Dalam beberapa operasi sebelumnya, polisi memang telah mengamankan excavator dan sejumlah orang untuk diproses hukum.
Namun demikian, masyarakat menilai penindakan terhadap operator lapangan saja belum cukup apabila aktor yang mendanai, mengendalikan, atau mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut belum terungkap.
Apabila benar terdapat dugaan praktik setoran, kepada siapa setoran itu mengalir? Siapa yang menerima? Dan mengapa aktivitas tambang ilegal masih terus beroperasi?
Polres Pohuwato didesak tidak berhenti pada penindakan di permukaan. Penyelidikan perlu diarahkan secara menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar, termasuk jika terdapat oknum yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas PETI.
Apabila dugaan praktik setoran terus beredar tanpa adanya klarifikasi maupun penyelidikan yang transparan, hal itu berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, Polres Pohuwato juga memiliki kepentingan untuk membuktikannya melalui penyelidikan yang profesional dan terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Masyarakat berharap penegakan hukum terhadap PETI dilakukan tanpa pandang bulu. Bukan hanya operator alat berat atau pekerja lapangan yang diproses, tetapi juga siapa pun yang terbukti menjadi pemodal, pengendali, ataupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, sorotan publik tertuju kepada Polres Pohuwato. Masyarakat menunggu langkah konkret aparat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang, sekaligus membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap PETI benar-benar dilakukan secara adil, transparan, dan menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab, bukan hanya pelaku di lapangan.
