WARTAPOST.ID – Terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato terkait penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Marisa, khususnya Desa Teratai, Bulangita, dan Hutino, kini menjadi sorotan.
Pasalnya, kegiatan normalisasi yang dilakukan para pelaku usaha dan masyarakat di tiga desa tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menghentikan aktivitas pertambangan ilegal.
Normalisasi yang dilakukan dengan alasan mengantisipasi banjir menjelang musim hujan memang merupakan langkah yang perlu diperhatikan. Namun, pemerintah tidak boleh mencampuradukkan kegiatan normalisasi ingkungan dengan keberhasilan penertiban PETI.
Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada keberanian pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas benar-benar dihentikan. Jangan sampai masyarakat hanya disibukkan dengan kegiatan merapikan bekas kerusakan, sementara akar persoalan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut tidak terselesaikan.
Bupati Pohuwato sebagai pemegang kebijakan daerah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana tindak lanjut surat edaran tersebut. Apakah pemerintah telah melakukan pengawasan langsung? Apakah penggunaan alat berat di lokasi PETI telah diperiksa? Dan apakah sudah ada langkah konkret untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas penggalian maupun pengolahan material tambang tanpa izin?
Pernyataan bahwa para pelaku usaha merupakan masyarakat lokal juga tidak boleh dijadikan alasan untuk melonggarkan penegakan aturan. Siapa pun yang melakukan aktivitas pertambangan wajib tunduk pada ketentuan hukum. Persoalan ini bukan tentang warga lokal atau orang luar, melainkan tentang kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab menjaga lingkungan.
Jika pemerintah hanya mengandalkan surat edaran tanpa pengawasan dan tindakan nyata, maka kebijakan tersebut berisiko kehilangan makna. Publik tentu tidak membutuhkan sekadar dokumen imbauan yang terlihat tegas, tetapi membutuhkan bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir dan mampu menyelesaikan persoalan PETI di wilayahnya.
Kini, Bupati Pohuwato sedang diuji oleh kebijakannya sendiri. Normalisasi boleh dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, tetapi jangan sampai kegiatan tersebut menjadi tameng yang mengaburkan substansi penertiban. Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa cepat kubangan diratakan, melainkan dari seberapa serius aktivitas pertambangan ilegal dihentikan dan kerusakan lingkungan ditangani secara bertanggung jawab.
PENULIS: MEIKEL DETU









