WARTAPOST.ID, Pohuwato – Penyerahan seorang oknum kepala desa bersama operator alat berat dan barang bukti berupa ekskavator oleh Polres Pohuwato kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato pada Rabu (3/6/2026) kembali memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato.
Langkah penyidik yang telah melimpahkan perkara ke tahap penuntutan memang patut diapresiasi sebagai bagian dari proses hukum. Namun, publik menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, terutama mengenai pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Sejumlah kalangan menyoroti bahwa dalam berbagai operasi penertiban PETI yang dilakukan aparat kepolisian beberapa waktu terakhir, khususnya di wilayah Kecamatan Marisa, beberapa alat berat jenis ekskavator berhasil diamankan. Akan tetapi, hingga kini belum terlihat adanya perkembangan signifikan terkait penetapan tersangka dari kalangan pemodal, pemilik alat, maupun pihak yang diduga menjadi pengendali aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap PETI terkesan hanya menyasar pelaku lapangan, sementara aktor-aktor yang diduga memiliki peranan penting di balik operasi tambang ilegal justru belum tersentuh proses hukum. LPadahal, dalam praktik pertambangan ilegal, keberadaan operator alat berat dan pekerja lapangan umumnya hanya merupakan bagian dari rantai kegiatan yang lebih besar.
Aktivitas tersebut tentu membutuhkan dukungan modal, penyediaan alat berat, pembelian bahan bakar, hingga pengelolaan hasil tambang. Oleh karena itu, publik berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat secara transparan dan profesional.
Masyarakat juga mempertanyakan perkembangan penanganan sejumlah ekskavator yang diamankan dalam operasi PETI beberapa minggu lalu. Hingga saat ini belum terdapat informasi resmi yang menjelaskan status hukum para pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat tersebut di lokasi pertambangan ilegal.
Ketidakjelasan informasi tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi dan asumsi liar di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang kemudian mempertanyakan apakah proses hukum telah berjalan secara menyeluruh atau justru berhenti pada pihak-pihak tertentu saja.
Dalam konteks pemberantasan PETI, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi hal yang sangat penting. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berhenti pada operator atau pekerja lapangan, tetapi juga harus mampu menjangkau pihak yang diduga memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas ilegal tersebut.
Karena itu, Polres Pohuwato diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai perkembangan penanganan kasus-kasus PETI yang telah ditindak. Transparansi diperlukan agar tidak muncul anggapan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum.
Jika memang terdapat alat bukti yang cukup untuk menjerat pihak lain, masyarakat berharap proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila penyidik masih melakukan pendalaman, publik juga berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penyelidikan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan PETI tidak hanya diukur dari jumlah alat berat yang diamankan atau operator yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih penting adalah kemampuan aparat mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari pelaksana di lapangan hingga pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali aktivitas pertambangan ilegal.
Penegakan hukum terhadap PETI harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berkeadilan. Ketika hanya pelaku lapangan yang diproses sementara aktor utama belum tersentuh, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen aparat dalam memberantas pertambangan ilegal di Kabupaten Pohuwato.
