Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Pemerintah Daerah

Keseriusan Bupati Pohuwato Kini Diuji, PETI di Marisa Jadi Ujian Kebijakan

125
×

Keseriusan Bupati Pohuwato Kini Diuji, PETI di Marisa Jadi Ujian Kebijakan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Wartapost.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Marisa kini patut dipertanyakan. Pasalnya, keberadaan surat edaran tentang pemberhentian aktivitas pertambangan ilegal seharusnya menjadi instrumen tegas pemerintah daerah untuk menghentikan praktik yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

 

Example 300x600

Namun, persoalan mendasar bukan sekadar apakah surat edaran tersebut telah diterbitkan atau disosialisasikan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah sejauh mana kebijakan itu benar-benar dilaksanakan di lapangan. Sebab, sebuah surat edaran tidak akan memiliki arti apabila aktivitas yang diperintahkan untuk dihentikan justru masih ditemukan berlangsung.

 

Kondisi di sejumlah wilayah Kecamatan Marisa, khususnya Desa Bulangita dan Teratai, menjadi ujian nyata bagi keseriusan pemerintah daerah. Munculnya dugaan aktivitas PETI yang masih melibatkan alat berat jenis ekskavator memperlihatkan bahwa kebijakan penghentian pertambangan ilegal membutuhkan pengawasan dan tindakan konkret, bukan sebatas imbauan administratif.

 

Dalam persoalan ini, Bupati Pohuwato tidak cukup hanya mengeluarkan instruksi atau menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada aparat penegak hukum. Sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggung jawab memastikan perangkat pemerintah daerah bekerja sesuai kewenangan, melakukan pengawasan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

 

Lebih jauh, pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah konkret setelah surat edaran diterbitkan. Apakah sudah dilakukan pendataan terhadap lokasi PETI? Apakah pemilik maupun pengguna alat berat telah diidentifikasi? Bagaimana pengawasan terhadap mobilisasi ekskavator dan aktivitas pengolahan material tambang? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar publik dapat mengukur efektivitas kebijakan pemerintah.

 

Jangan sampai surat edaran pemberhentian PETI hanya menjadi dokumen formalitas yang terlihat tegas di atas kertas, tetapi kehilangan daya tekan ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal di lapangan. Jika aktivitas tersebut masih berlangsung, pemerintah harus berani mengevaluasi efektivitas pengawasan sekaligus menjelaskan kendala yang dihadapi.

 

Masyarakat tentu tidak membutuhkan sekadar pernyataan komitmen. Yang dibutuhkan adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan lingkungan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat luas. Penegakan aturan juga harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal maupun penyedia alat berat.

 

Pada akhirnya, keseriusan Bupati Pohuwato dalam menghentikan PETI di Kecamatan Marisa tidak diukur dari seberapa tegas surat edaran diterbitkan, melainkan dari seberapa nyata kebijakan itu dijalankan. Publik kini menunggu tindakan, bukan sekadar janji. Sebab, ketika aturan sudah dikeluarkan tetapi pelanggaran masih diduga berlangsung, wajar jika masyarakat mempertanyakan efektivitas dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakannya sendiri.

 

PENULIS : MEIKEL DETU

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *