WARTAPOST.ID – Kegiatan normalisasi yang dilakukan para pelaku usaha dan masyarakat di Desa Teratai, Bulangita, dan Hutino, Kabupaten Pohuwato, menyusul terbitnya surat edaran Bupati tentang penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), justru menyisakan sejumlah pertanyaan.
Di tengah klaim bahwa masyarakat telah bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan pemerintah daerah, muncul persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah normalisasi tersebut benar-benar menjadi bagian dari upaya menghentikan aktivitas PETI, atau justru sebatas menata kembali kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan?
Normalisasi kubangan dan penataan lokasi tambang memang dapat mengurangi risiko banjir, longsor, maupun kerusakan lingkungan lainnya. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan utama, yakni legalitas aktivitas pertambangan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pernyataan bahwa para pelaku usaha merupakan masyarakat lokal juga perlu ditempatkan secara proporsional. Status sebagai warga setempat tidak otomatis menghapus kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum. Persoalan PETI bukan semata-mata tentang siapa yang bekerja di lokasi tambang, melainkan apakah kegiatan tersebut memiliki izin dan memenuhi ketentuan lingkungan hidup.
Di sisi lain, gotong royong melakukan normalisasi tidak dapat dijadikan ukuran bahwa penertiban telah berjalan efektif. Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan seluruh aktivitas pertambangan dihentikan apabila tidak memiliki legalitas, bukan sekadar membiarkan masyarakat menata kembali lokasi yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Surat edaran Bupati seharusnya menjadi instrumen kebijakan yang memiliki konsekuensi nyata. Karena itu, publik perlu mengetahui apakah setelah normalisasi dilakukan, aktivitas penggalian, penggunaan alat berat, serta pengolahan material tambang benar-benar dihentikan atau masih berlangsung dengan pola yang sama.
Jangan sampai normalisasi justru menjadi narasi pembenaran atas aktivitas yang seharusnya ditertibkan. Sebab, menjaga desa dari ancaman banjir dan longsor merupakan kewajiban bersama, tetapi menghentikan pertambangan ilegal adalah persoalan penegakan hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan semangat gotong royong.
Kini, keseriusan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sedang diuji. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penataan kubangan menjelang musim hujan, tetapi juga kepastian bahwa kebijakan penertiban PETI benar-benar dilaksanakan secara konsisten, tanpa tebang pilih dan tanpa pengecualian.
PENULIS : MEIKEL DETU











