WARTAPOST.ID – Marwah Universitas Pohuwato (UNIPO) tengah diuji. Bukannya prestasi akademik yang menjadi buah bibir, institusi ini justru diguncang prahara etika akibat pernyataan kontroversial Sang Rektor yang dinilai melukai hati mahasiswa. Namun, di tengah desakan permintaan maaf, Sang Rektor justru seolah “menghilang” dari garis depan, membiarkan Dekan Fakultas Hukum menjadi tameng peluru atas kekacauan yang terjadi.
Ketegangan ini bermula dari sebuah insiden di mana Sang Rektor melontarkan pernyataan yang dianggap sangat tidak edukatif. Kepada salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, Rektor secara terbuka menyebut bahwa mahasiswa tersebut “tidak diajari oleh orang tuanya.”
Tak berhenti pada serangan personal, ucapan tersebut melebar menjadi stigma kolektif. Rektor diduga melontarkan pernyataan diskriminatif yang menyudutkan institusi di bawah naungannya sendiri dengan menyebut, “Semua mahasiswa hukum ini begini.”
Pernyataan ini sontak memicu gelombang protes. Orang tua mahasiswa yang dibawa-bawa dalam konflik ini merasa terhina, sementara ratusan mahasiswa hukum merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh pimpinan tertinggi universitasnya sendiri.
Di saat tensi mahasiswa memuncak, pemandangan ganjil terjadi. Rektor yang memicu api justru tidak kunjung muncul untuk memberikan klarifikasi langsung atau sekadar berucap kata maaf. Sebaliknya, Dekan Fakultas Hukum justru tampil ke publik, mencoba meredam amarah dan bertindak seolah-olah sebagai juru bicara (jubir) dadakan bagi Rektor.
Kondisi ini memicu tanya di kalangan internal kampus: Mengapa seorang Dekan harus menanggung beban dosa verbal yang dilakukan oleh Rektor?
Hardiknas Dulman (Mahasiswa Fakultas Hukum) menyayangkan sikap Sang Rektor yang dinilai lebih mengedepankan gengsi daripada empati. Menjadikan Dekan sebagai “bamper” hanya akan memperburuk citra kepemimpinan di Universitas Pohuwato.
“Seorang Rektor adalah simbol peradaban di kampus. Jika ia salah bicara, ia harus memiliki kebesaran hati untuk meluruskan. Mengumpankan Dekan untuk membereskan kekacauan ini hanya menunjukkan lemahnya tanggung jawab kepemimpinan,” ujar Hardiknas.
Hingga saat ini, para mahasiswa Fakultas Hukum masih bersuara lantang. Bagi mereka, penjelasan dari Dekan hanyalah obat penenang sementara. Mereka menuntut pernyataan resmi dan permohonan maaf langsung dari Sang Rektor tanpa melalui perantara.
“Publik tidak butuh jubir. Publik butuh integritas dari seorang Rektor. Jangan hancurkan mental mahasiswa dengan kata-kata kasar, lalu bersembunyi di balik jabatan Dekan,” ungkap Hardiknas.
Kini, bola panas ada di tangan Sang Rektor. Apakah ia akan tetap mempertahankan gengsinya, atau berani melangkah keluar untuk memulihkan martabat Universitas Pohuwato dengan satu kata sederhana: Maaf.
