WARTAPOST.ID – Meningkatnya perhatian publik terhadap posisi Limonu Hippy sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua KUD Dharma Tani telah memunculkan pertanyaan serius terkait potensi benturan kepentingan yang tidak boleh diabaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam kondisi seperti ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD tidak dapat memilih diam. BK memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anggota DPRD tetap menjaga integritas, independensi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Kepada media ini, Aktivis Gorontalo, Ikbal Ka’u, secara resmi mendesak DPRD dan BK DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait peran ganda yang melekat pada Limonu Hippy.
Menurut Ikbal, langkah tersebut bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan memastikan tidak terdapat persoalan etik maupun potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Ketika seorang anggota DPRD memiliki posisi strategis di lembaga yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, maka ruang pertanyaan publik menjadi sesuatu yang wajar dan harus dijawab secara terbuka,” tegas Ikbal, Kamis (4/06/2026).
Ia menilai, diamnya lembaga terhadap aspirasi masyarakat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang lebih luas. Karena itu, DPRD dan Badan Kehormatan perlu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal benar-benar berjalan, bukan sekadar formalitas.
Ikbal mengungkapkan bahwa laporan resmi telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan ditembuskan kepada Badan Kehormatan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Kini publik menunggu jawaban. Apakah DPRD akan menjalankan fungsi etiknya secara terbuka? Apakah Badan Kehormatan berani menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional dan objektif? Ataukah persoalan ini akan berlalu tanpa kejelasan?
Di sisi lain, Partai Gerindra sebagai partai politik tempat Limonu Hippy bernaung juga dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kader yang menduduki jabatan publik siap dievaluasi ketika muncul pertanyaan dari masyarakat.
Bagi Ikbal, yang sedang diuji saat ini bukan hanya Limonu Hippy sebagai individu, melainkan kredibilitas DPRD Provinsi Gorontalo, efektivitas Badan Kehormatan, serta komitmen partai politik dalam menjaga integritas kadernya.
Apabila dalam waktu yang patut tidak terdapat respons yang memadai atas laporan yang telah disampaikan, maka masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan ini melalui berbagai mekanisme demokratis dan konstitusional yang dijamin oleh undang-undang.
Sebab menjaga integritas lembaga publik bukan hanya tugas DPRD, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.
